Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik tindakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait klaimnya memiliki video yang dapat membuka perilaku buruk sejumlah pejabat negara. MAKI mendesak agar Hasto segera menyerahkan video tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memang relevan dengan kasus dugaan korupsi.
Boyamin menegaskan pentingnya pengajuan bukti tersebut agar tidak sekadar menjadi ancaman tak serius. Video yang dimaksud, ujarnya, juga selayaknya diserahkan ke lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung atau Kepolisian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Hal ini, menurut Boyamin, menunjukkan keseriusan atas informasi yang dimiliki, bukan hanya gertakan.
Di sisi lain, pernyataan Hasto mencuat di tengah situasi politik yang menegangkan, terutama setelah penetapan dirinya sebagai tersangka. Pembelaan datang dari juru bicara PDIP, Guntur Romli, yang mengklaim bahwa pengaruh Presiden Jokowi masih besar di KPK.
Guntur juga menyebutkan bahwa Hasto memiliki video terkait pergerakan politik, termasuk isu tiga periode bagi Presiden dan kasus yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, video tersebut berisi bukti signifikan yang dapat mengungkap manipulasi hukum terhadap lawan politik, sebanding dengan skandal besar di Amerika Serikat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Hasto menyampaikan pesan kuat dalam konteks politik yang lebih luas.