Program Makan Bergizi Gratis yang akan diluncurkan dalam waktu dekat menghadapi kendala serius akibat penipuan yang menggunakannya sebagai modus untuk menipu masyarakat. Charles Honoris, anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDIP, menyerukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan sosialisasi yang lebih efektif untuk menghindari penipuan yang mencatut program tersebut. Charles menggarisbawahi bahwa, berdasarkan informasi dari BGN, operasi program ini seharusnya ditangani oleh satuan pelaksana BGN sendiri tanpa melibatkan perusahaan katering swasta. Produksi dan distribusi bahan makanan seharusnya dilakukan melalui BUMDes atau koperasi di tingkat lokal, sehingga tidak ada keterlibatan pihak swasta dalam prosesnya.
Dia menekankan pentingnya sosialisasi informasi yang tepat agar masyarakat terhindar dari tipu daya. Charles juga mengajak masyarakat untuk mencari informasi resmi mengenai program ini dari kanal pemerintah yang sah. Dia meminta aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam mengatasi dan menyelidiki kasus penipuan terkait.
Modus penipuan ini telah menargetkan sejumlah pengusaha katering dengan mengirimkan surat palsu yang mengatasnamakan program tersebut, serta mencatut nama institusi seperti TNI. Di beberapa kasus, pengusaha katering yang mendapatkan penawaran ini segera mencari konfirmasi dari instansi resmi dan berhasil menghindari penipuan. Namun, modus serupa juga dilaporkan terjadi di Kota Kediri, di mana pengusaha makanan diiming-imingi pesanan besar dengan meminta uang jaminan. Penggunaan nama petinggi TNI dalam modus ini semakin memperkeruh situasi dan menambah jumlah korban potensial dari penipuan tersebut.
Penting bagi masyarakat untuk waspada dan memastikan sumber informasi mereka berasal dari pihak-pihak yang benar-benar terkait dan resmi. Inisiatif proaktif dari penegak hukum dinilai krusial untuk menangani kian maraknya penipuan dengan modus seperti ini di masyarakat.