Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan agar perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi sebesar 50 persen dari total anggaran di kementerian atau lembaga masing-masing. Arahan ini mendapat dukungan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, yang menyatakan bahwa perjalanan dinas, termasuk ke luar negeri, seharusnya dibuat lebih ketat. Karding menekankan bahwa jika perjalanan tersebut tidak menghasilkan output yang baik, maka sebaiknya tidak dilakukan.
Menurut Karding, meskipun kementeriannya sering melakukan tugas di luar negeri, mereka juga berupaya untuk berhemat. Karding menekankan pentingnya hanya melakukan perjalanan yang benar-benar diperlukan dan dapat memberikan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia melihat pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri ini sebagai solusi untuk membantu keuangan negara, dan berharap hal ini menjadi gerakan bersama bagi semua pejabat yang digaji oleh negara.
Prabowo sebelumnya menyoroti bahwa anggaran perjalanan luar negeri mencapai USD 3 miliar, dan dengan menguranginya sebesar 50 persen, dapat menghemat sekitar Rp 15 triliun. Dana yang dihemat ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo mengajak jajarannya untuk berhemat, dengan harapan dalam lima tahun dapat menghemat USD 1,5 miliar hanya dari perjalanan dinas.